Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, mengatakan dalam acara Live Tv One. Bahwa jika presiden ingin melakukan reshuff...
Jakarta – Anggota
DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, mengatakan dalam acara Live Tv One. Bahwa
jika presiden ingin melakukan reshuffle itu adalah hak prerogative presiden. Akan
tetapi yang harus diperhatikan adalah kinerja menteri-menteri.
“Menurut saya, kalau
presiden itu mau melakukan reshuffle itu kan hak prerogatif presiden tetapi
harusnya dikaitkan dengan kinerja jadi menteri-menteri itu dilihat ya evaluasi
berdasarkan kinerja saya kan yang termasuk yang selalu berpendapat ketika
seseorang itu sudah menjadi menteri tentu loyalitasnya harus lebih banyak
kepada bangsa dan Negara.” Ungkap Fadli
Fadli menegaskan bahwa para menteri memang dituntut bekerja
atas kesetian dan kepentingan Negara. Selain itu, para menteri harus sesuai
dengan bidang, kompetensi, kapasitas dan kapabilatasnya. Jika ada menteri ada
yang bukan pada perform-nya maka itu hak presiden untuk melakukan reshuffle.
“Kesetiaan kepada dan
kepentingan negara itu itu lebih nomor 1 dan saya sependapat bahwa seharusnya
memang para menteri itu sesuai dengan bidangnya kompetensinya kapasitasnya
kapabilitasnya itu yang dari awal kita kritik nah kalau misalnya ada yang under
capacity atau tidak perform itu hak presiden untuk melakukan reshuffle dan
Sebaiknya memang demikian demi kepentingan bangsa dan Negara.” Ujarnya
Indonesia adalah Negara demokrasi. Menurut Fadli, tidak ada
demokrasi tanpa kritik. Tentu saja, kritik tersebut adalah kritik yang
membangun secara konstruktif serta mengoreksi secara mekanisme secara check and
balances.
“Kalau kita melakukan
kritik dan mengkritisi itulah demokrasi mana ada demokrasi tanpa kritik jadi
demokrasi harus dengan kritik tentu kritik yang membangun yang konstruktif
kalau ada hal-hal yang bagus kita dukung kalau ada ada hal-hal yang jelek ya
kita koreksi itu mekanisme check and balances apa lagi misalnya saya anggota
DPR itu udah diperintah oleh konstitusi untuk melakukan pengawasan.” Ungkapnya
“Jadi kita tidak ingin
hanya sekedar menjadi rubber stamp atau tukang stempel gitu ya kita
mengkhianati rakyat kalau seperti itu dan harus dipisahkan koalisi didalam kabinet
dengan koalisi di parlemen kita ingin parlemen kita juga tetap mengkritisi
kebijakan kebijakan Pemerintah yang keliru. yang menurut saya harus didudukkan
dulu persoalannya gitu.” Imbuh Fadli. (NY)
COMMENTS