Presiden Indonesia Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjabat selama setahun dan Indonesia dilanda pandemi virus corona. Di era Joko...
Presiden
Indonesia Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjabat selama setahun dan
Indonesia dilanda pandemi virus corona. Di era Jokowi-Ma'ruf, sektor ekonomi
juga terkena imbas pembatasan untuk menekan penyebaran virus corona.
Pemerintah
tidak mau tinggal diam dan juga telah menyiapkan anggaran untuk menangani
dampak COVID-19. Mengutip laporan tahunan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2020 yang
dikeluarkan oleh Staf Kepresidenan (KSP) pada Selasa (20/10/2020), dana yang
sangat besar disiapkan untuk menghadapi virus dan mendorong pemulihan ekonomi
nasional.
"Alokasi
anggaran itu diperuntukkan untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial,
dukungan UMKM, dunia usaha, serta Pemda," tulis Laporan Tahunan
Jokowi-Ma'ruf.
Pada
awalnya alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 677,2 triliun, kemudian dinaikkan
menjadi Rp 695,2 triliun. Tercatat dari Laporan Tahunan Jokowi-Ma'ruf , peningkatan
itu terjadi karena adanya kebutuhan bantuan untuk sektor korporasi. Selain itu,
ada juga kebutuhan penanganan COVID-19 di daerah yang meningkat.
Jika dirinci secara detail, dari total Rp 695,2 triliun
- Kebutuhan kesehatan dianggarkan sebesar Rp 87,55 triliun
- Perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun
- Insentif dunia usaha disiapkan Rp 120,61 triliun.
- Meringankan beban sektor usaha UMKM Rp 123,46 triliun
- Pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun
Program pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 di daerah melalui Kementerian dan Lembaga maupun Pemda jumlahnya mencapai Rp 106,11 triliun.
Dilihat dari detail dana tersebut, pemerintah memberikan banyak insentif bagi pengusaha kecil dan menengah. Salah satunya dengan memberikan pinjaman modal kerja senilai Rp 100 triliun kepada 5,3 juta penerima.
Kemudian memberikan subsidi bunga pinjaman kepada 60,66 juta penerima manfaat. Belum lagi, total insentif perpajakan dan dana pemerintah untuk merestrukturisasi debitur UMKM di perbankan mencapai Rp 123,46 triliun.
Manfaat lain juga diberikan, antara lain pembebasan
biaya listrik selama tiga bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA dan
diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.
COMMENTS