Dalam beberapa hari terakhir, konflik lama antara Azerbaijan dan Armenia masih memanas. Ratusan orang dilaporkan tewas dan terluka, yang...
Dalam beberapa hari terakhir, konflik lama antara Azerbaijan dan Armenia masih memanas. Ratusan orang dilaporkan tewas dan terluka, yang menimbulkan keprihatinan yang mendalam dari komunitas internasional
“Saya sangat prihatin atas kembali meletusnya bentrok senjata Azerbaijan versus Armenia di Nagorno-Karabakh di Azerbaijan. Saya mendesak kedua pihak segera mengakhiri bentrok itu,” tegas Fadli Zon.
Selain itu, Ketua Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), menyayangkan banyak korban, termasuk warga sipil. Menurutnya, situasi tersebut tidak kondusif bagi stabilitas kedua negara dan kawasan, apalagi dunia saat ini tengah dilanda krisis akibat pandemi COVID-19.
“Azerbaijan dan Armenia harus menahan diri, segera lakukan gencatan senjata dan memulai kembali dialog yang jujur berdasarkan hukum internasional dan Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB,” desak anggota Komisi Luar Negeri itu.
Selain itu, politisi Gerindra itu menegaskan urgensi implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB No.7. Resolusi 822, 853, 874 dan 884 tahun 1993 dan Resolusi A / RES / 62/243 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Resolusi-resolusi DK PBB terkait secara tegas mendesak penarikan secepatnya dan tanpa syarat militer Armenia dari wilayah-wilayah Azerbaijan termasuk Nagorno-Karabakh,” ungkapnya.
Legislator dapil Jabar V itu mendukung penuh peran penting Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) sebagai mediator Azerbaijan-Armenia. “OSCE sangat vital perannya untuk segera memulai kembali dialog produktif dalam kerangka Proses Minsk. Namun tak kalah pentingnya merevitalisasi peran OSCE. PBB seharusnya berperan di sini,” tambahnya.
Penyelesaian konflik kedua negara bekas Uni Soviet itu harus didasarkan pada sistem internasional yang berbasis aturan, terutama komitmen pada kedaulatan dan integrasi masing-masing. “Agresi apapun terhadap kedaulatan dan integritas negara manapun termasuk Azerabaijan adalah tidak bisa diterima dan tidak berdasar”. Ungkap mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
COMMENTS