sapanusantara.com - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan bahwa Negara Indonesia memiliki persoalan dalam pendataan. Kementerian ...
sapanusantara.com - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan bahwa Negara Indonesia memiliki persoalan dalam pendataan. Kementerian Koperasi dan UKM harus menjadi penggerak dalam pendataan UMKM. Karena pada saat ini, merupakan waktu yang tepat untuk pendataan ulang di bidang UMKM.
“Kita tahu persoalan
data memang salah satu persoalan bangsa kita, banyak data itu ada di beragam
institusi. Tentu ke depan harapannya Kementerian Koperasi dan UKM lah yang
menjadi motor pendataan UMKM. Saya rasa pembagian bantuan UMKM bisa jadi
momentum yang pas untuk melakukan pendataan ulang, sehingga pemerintah punya
big data tentang UMKM,” ujar Andre di Jakarta.
Dalam UU Cipta Kerja juga terkait tentang basis data UMKM
yang rencananya terbentuk maksimal 2 tahun kemudian. Kepala Bagian Data
Kementerian Koperasi dan UKM Ediyanto juga menyatakan bahwa pembentukan pusat
data terpadu UMKM telah dimulai
Dalam pembentukan basis data ini, Kemenkop dan UKM
berkolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Edi mengatakan bahwa dibutuhkan dukungan bersama dari sisi
program, struktur organisasi dan juga anggaran.
“Basis Data UMKM
merupakan salah satu amanat dalam UU Cipta Kerja dimana diharapkan dapat segera
terwujud, diamanatkan dalam jangka waktu 2 Tahun. Tentu ini membutuhkan
dukungan bersama baik dari sisi program maupun juga struktur organisasi dan
anggaran,” kata Ediyanto.
Sebelum pusat data terpadu terbentuk, Kemenkop dan UKM
memiliki solusi jangka pendek untuk memaksimalkan pemanfaatan data-data pelaku
kecil dan menengah. Salah satunya, Kemenkop dan UKM telah menandatangani MoU
dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pertukaran data dan
informasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Kemudian kerjasama
dengan Kementerian BUMN sedang penjajakan terkait dengan data khususnya dalam
skema PEN. Jadi Kementerian BUMN sudah punya dashboard (mengenai UMKM) dengan
BUMN-BUMN, kemudian ingin memperluas dengan kementerian dan lembaga terkait,”
ujarnya.
COMMENTS