Buntut Turunnya TPP, Potongan Vidio Kampanye Yuzar-Misharti Dirujak Netizen

KAMPAR (SN)— Visi pembangunan yang disampaikan Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Misharti saat Pilkada 2024 kembali menuai sorotan. Komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dan masyarakat dinilai tidak sejalan dengan realisasi kebijakan yang diterapkan, khususnya terkait kesejahteraan aparatur pemerintah.

Dalam closing statement debat Pilkada 2024, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa peningkatan SDM aparatur pemerintah dan masyarakat menjadi prioritas utama kepemimpinannya. Ia menyebut peningkatan kualitas SDM tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kesejahteraan, termasuk komitmen menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, PPPK, guru, dan tenaga kesehatan.

“Untuk mencapai visi yang telah kami tetapkan, hal-hal prioritas yang akan kami lakukan adalah meningkatkan SDM aparatur pemerintah dan masyarakat,” ujar Ahmad Yuzar saat closing statement debat Pilkada 2024.

Pemerintah Kabupaten Kampar sebelumnya juga menyampaikan rencana peningkatan insentif bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, kepala dusun, RT, RW, hingga guru MDA, TK, PAUD, serta kader Posyandu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

Namun, realisasi kebijakan di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kampar, M. Fadli Mukhtar, mengungkapkan bahwa TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan TPP PPPK tahun 2025 yang mencapai Rp850.000 per bulan.

“Untuk tahun 2026, TPP PPPK di Kabupaten Kampar ditetapkan sebesar Rp300.000,” ujar Fadli saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kampar bersama manajemen RSUD Bangkinang dan Bagian Ortal Setda Kampar, Senin (19/1/2026).

Penurunan tersebut memicu reaksi dari DPRD Kabupaten Kampar. Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat, mengaku terkejut karena berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), TPP PPPK tahun 2026 sebelumnya disepakati sebesar Rp350.000 per bulan.

“Saya ikut langsung pembahasan Banggar. Setahu saya, kesepakatannya Rp350.000, bukan Rp300.000,” tegas Tony.

Ia menilai perubahan besaran TPP tanpa pembahasan ulang bersama DPRD merupakan langkah yang keliru, terlebih kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam berita acara bersama.

“Kalau memang ada penurunan, seharusnya dibahas kembali. Tidak bisa diputuskan secara sepihak,” ujarnya.

Tony juga menyoroti dampak penurunan tersebut jika dikalikan dengan jumlah PPPK di Kabupaten Kampar yang mencapai sekitar 7.000 orang.

“Selisih Rp50.000 dikalikan ribuan PPPK itu bukan angka kecil. Ini menyangkut kesejahteraan aparatur yang sejak awal dijanjikan akan ditingkatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan awak media, potongan video berdurasi 1 menit 9 detik yang memuat pernyataan Ahmad Yuzar saat debat Pilkada 2024 ramai beredar di berbagai grup WhatsApp pada hari ini. Video tersebut juga dibagikan ke media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet, yang sebagian besar mempertanyakan realisasi janji kampanye pasangan Ahmad Yuzar–Misharti.(ilh)