Pemkab Lingga Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Dukung Sensus Ekonomi 2026 Secara Virtual

Lingga (SN) – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, Drs. Zainal Abidin, M.Pd., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual, Senin (15/6/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan pembahasan dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Lingga tersebut turut dihadiri Sekretaris serta Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga, beserta jajaran Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dengan agenda membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah, penandatanganan komitmen bersama melalui SEB Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta sosialisasi penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Ketersediaan data yang akurat dan dukungan distribusi pasokan yang lancar menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga di daerah,” ujar Tito.

Dalam rakor tersebut juga disampaikan pentingnya peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, serta terpercaya guna mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan basis data yang komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Mendagri juga menekankan peran strategis Perum Bulog sebagai stabilisator harga dan distributor pangan strategis melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Sinergi antara pemerintah daerah dan Bulog dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok, terutama saat terjadi gejolak harga maupun gangguan distribusi.

Selain membahas pengendalian inflasi dan Sensus Ekonomi 2026, Kemendagri turut mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.7/4657/SJ tentang Penyelenggaraan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 yang mulai berlaku sejak 14 Juni 2026.

Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah didorong memanfaatkan momentum ajang olahraga dunia untuk menggerakkan perekonomian lokal dengan melibatkan pelaku UMKM, dunia usaha, BUMD, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, serta komunitas setempat. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan lokasi yang aman, tertib, dan nyaman, serta berkoordinasi dengan Forkopimda agar kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lingga, rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas data pembangunan melalui dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, serta mengoptimalkan momentum Piala Dunia FIFA 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui koordinasi yang kuat, Pemerintah Kabupaten Lingga diharapkan terus mempererat kolaborasi dengan instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi inflasi, menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok, serta mendukung berbagai program nasional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(man)