Satu Tahun Berlalu, Program Sekolah Rakyat di Kampar Belum Bergerak, Gerindra Pertanyakan Keseriusan Pemkab

KAMPAR (SN) – Tepat satu tahun sejak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar mengajukan penundaan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat Rintisan I-C, program yang diharapkan menjadi akses pendidikan bagi masyarakat miskin tersebut hingga kini belum menunjukkan kepastian.

Persoalan itu menjadi sorotan Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kampar dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7/2026).

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ristanto, meminta Pemkab Kampar segera menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti program Sekolah Rakyat agar tidak terus mengalami keterlambatan.

"Kami berharap seluruh kekurangan administrasi segera dilengkapi sehingga program dari pemerintah pusat tersebut dapat segera terlaksana di Kabupaten Kampar," ujar Ristanto.

Diketahui, penundaan PSN Sekolah Rakyat di Kampar diajukan melalui surat resmi Nomor 460/DINSOS/2025/FTL tertanggal 14 Juli 2025 yang ditandatangani Wakil Bupati Kampar, Misharti.

Dalam surat tersebut, Pemkab Kampar meminta penundaan pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan I-C yang semula dijadwalkan dimulai pada 2025. Alasan penundaan antara lain masih berlangsungnya program pelatihan vokasional, keterbatasan anggaran, serta padatnya jadwal pelatihan hingga November 2025.

Meski demikian, Pemkab Kampar saat itu menegaskan bahwa penundaan hanya bersifat sementara dan tetap berkomitmen mendukung pembangunan Sekolah Rakyat reguler dengan menyiapkan lahan sekitar tujuh hektare.

Dari Lahan 7 Hektare Menjadi 5,9 Hektare

Setelah kebijakan penundaan menuai sorotan publik, Wakil Bupati Kampar Misharti pada 20 November 2025 meninjau lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Saat itu, ia menegaskan bahwa Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kampar.

"Untuk pembangunan Sekolah Rakyat, kita telah menyiapkan lahan seluas tujuh hektare yang berada sekitar 200 meter dari Kantor Bupati Kampar," katanya.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan saat Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Misharti bertemu Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta pada 8 Januari 2026. Pertemuan itu membahas kesiapan Kabupaten Kampar sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya perubahan. Dalam rapat percepatan usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang dipimpin Asisten II Setda Kampar Muhammad pada 18 Juni 2026, luas lahan yang diajukan berubah menjadi sekitar 5,9 hektare dan berlokasi di kawasan sebelah Kampus Politeknik Kampar.

Kuansing Lebih Cepat, Kampar Masih Menunggu

Berbeda dengan Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) justru bergerak lebih cepat dalam merealisasikan program tersebut.

Sekolah Rakyat di Kuansing dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026. Pembangunan gedung telah mencapai sekitar 85 persen, sementara proses verifikasi calon peserta didik hampir rampung.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Zulfadli, menyebut sebanyak 420 siswa akan menjadi angkatan pertama Sekolah Rakyat di Kuansing.

Sebanyak 270 siswa berasal dari Kuansing yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing menerima 90 peserta didik. Sementara sisanya berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Provinsi Riau, serta Sentra Abiseka.

Mayoritas calon peserta didik merupakan anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desil 1 dan Desil 2 Kementerian Sosial.

Untuk memperoleh penjelasan mengenai perkembangan PSN Sekolah Rakyat di Kabupaten Kampar, redaksi telah mengajukan konfirmasi kepada Wakil Bupati Kampar, Misharti, pada Senin (13/7/2026).

Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan.