Bupati Kampar Monitoring Pelaksanaan WFH di Sejumlah OPD

Bangkinang Kota (SN) – Memasuki minggu kedua pelaksanaan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Bupati Kampar Ahmad Yuzar melakukan monitoring langsung ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat (17/4/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.15/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu, monitoring juga menjadi bagian dari upaya mendukung efisiensi anggaran, penghematan energi, serta penerapan prinsip ramah lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, Bupati Kampar didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad, Kepala BKPSDM Riedel Fitri, serta sejumlah kepala OPD.

Menariknya, monitoring dilakukan dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor. Hal ini menjadi bentuk nyata implementasi efisiensi sekaligus mendorong pola kerja yang hemat energi, sehat, dan berwawasan lingkungan.

Adapun OPD yang menjadi sasaran monitoring antara lain Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Puskesmas Bangkinang Kota, PTSP, DPPKBP3A, Kantor Camat Bangkinang, serta Puskesmas Laboy Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa pelaksanaan WFH harus tetap mengedepankan produktivitas, disiplin, serta kualitas pelayanan publik.

“Kita ingin memastikan bahwa meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak mengalami penurunan. Transformasi budaya kerja ini harus dimaknai sebagai peningkatan kinerja, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh pimpinan OPD terhadap pelaksanaan WFH di masing-masing unit kerja.

Sementara itu, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menyampaikan bahwa monitoring ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pola kerja baru, sekaligus memastikan efisiensi anggaran berjalan seiring dengan peningkatan kinerja.

Berdasarkan hasil monitoring, pelaksanaan WFH di sejumlah OPD secara umum berjalan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta adaptif terhadap perkembangan zaman.(adv/ilh)