DPRD KAMPAR KAGET! Anggaran Mobil Dinas Rp2,7 Miliar Lolos dari Pantauan, Komisi I Soroti Efisiensi

BANGKINANG (SN) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar dikejutkan oleh temuan dugaan pengadaan mobil dinas mewah jenis Alphard/Velvire yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp2,7 Miliar, di mana yang terealisasi disebut-sebut adalah Rp1,8 Miliar. 

Ketua Komisi I DPRD Kampar, Ristanto yang membidangi pemerintahan, menyatakan DPRD sama sekali tidak mengetahui adanya penganggaran ini dan terkejut mendengar informasi tersebut.

Dalam wawancara eksklusif dengan awak media Senin (20/10/2025), Ketua Komisi I DPRD Kampar Ristanto mengakui bahwa informasi mengenai pembelian mobil tersebut muncul di tengah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2026.

"Sejauh ini untuk anggaran mobil dinas ini, DPRD tidak tahu sebetulnya ada anggaran ini," ujarnya.

Sorotan Efisiensi Anggaran

Komisi I DPRD Kampar menekankan bahwa kebijakan pengadaan ini sangat bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang saat ini didorong dari tingkat pusat hingga daerah.

"Pandangan Komisi I, semestinya saat ini dari pusat sampai ke bawah, kita akan melakukan efisiensi. Seyogianya program-program yang mengacu kepada efisiensi ini kan sangat positif dan selaras," jelas Ristanto.

Ristanto menegaskan, semestinya hal-hal yang sifatnya untuk pemborosan itu ditekan seminimal mungkin, termasuk salah satu pembelian untuk mobil dinas yang dianggap belum saatnya.

Namun, terkait informasi pembelian mobil dinas yang informasinya masih harus diverifikasi, Komisi I menyatakan akan mencari tahu lebih dalam.

Sementara itu anggota komisi IHendri Domo menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin lagi terjadi “kecolongan” dalam pembahasan anggaran tahun 2026. Ia menyebut, seluruh usulan dari mitra kerja Komisi I akan disisir secara ketat untuk memastikan anggaran yang diajukan benar-benar efektif dan efisien.

“Kami tidak mau kecolongan lagi. Setiap usulan anggaran yang diajukan mitra Komisi I akan kita teliti. Kalau memang sifatnya efektif dan efisien, tentu kita dukung. Tapi kalau tidak berdampak langsung kepada masyarakat, kita sepakat untuk dilakukan efisiensi,” ujarnya.

Terkait pengadaan mobil dinas, Hendri menilai langkah tersebut belum tepat dilakukan saat ini. Menurutnya, kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk pengadaan yang bersifat nonprioritas.

“Bukan kita melarang, tapi menurut saya belum waktunya saja. Kondisi keuangan daerah belum selaras untuk itu,” tegasnya.

Kabag Umum Setda Kampar Pastikan Mobil Dinas Bupati Ada di Kampar

Sementara Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Yogi R. Yudistira, menegaskan bahwa mobil dinas Bupati Kampar yang belakangan ramai diberitakan benar adanya dan saat ini berada di Kabupaten Kampar.

Menurut Yogi, proses perencanaan dan penganggaran pengadaan mobil dinas tersebut telah dilakukan sejak tahun anggaran 2024 melalui Bagian Umum Setda Kampar, dan bukan keputusan yang mendadak.(ilh) 

“Proses perencanaannya sudah dari tahun 2024, disiapkan dan dianggarkan untuk keperluan operasional bupati, siapapun yang menjabat” ujar Yogi Selasa (21/10).

Ia juga membantah isu yang menyebutkan bahwa kendaraan dinas tersebut berada di luar daerah.

“Tidak benar informasi itu. Mobil dinas bupati ada di Kampar,” tegasnya.(ilh)